Ini Ancaman Terbaru Israel pada Palestina

Warga Gaza yang melewati perbatasan Erez ke Israel hanya sekitar 3.000 orang per bulan dengan izin khusus (Foto : Ist)

Mengusulkan status baru di PBB , jelas melanggar komitmen untuk menyelesaikan konflik dengan negosiasi dan tidak sepihak.
YERUSALEM, Jaringnews.com - Israel tidak akan membatalkan kesepakatan dengan Palestina, jika Palestina mendapat status baru sebagai negara pengamat bukan anggota di Majelis Umum PBB hari ini. Lebih dari itu, Israel justru akan menegakkan kesepakatan Israel-Palestina.

"Kami tidak punya niat untuk membatalkan kesepakatan apapun, khususnya di bidang ekonomi," terang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Yigal Palmor.

"Apa yang akan kita lakukan setelah pemungutan suara ini adalah menerapkan perjanjian," imbuhnya.

Palmor menambahkan bahwa mengusulkan status baru di PBB  jelas melanggar komitmen yang mereka buat untuk menyelesaikan konflik dengan Israel melalui negosiasi dan tidak sepihak.

Atas tindakan sepihak Palestina ini, Israel akan mempertimbangkan berbagai langkah-langkah hukuman untuk membalas langkah Palestina mulai dari pembekuan transfer dana pajak dan bea cukai yang dikumpulkan untuk Palestina dengan tujuan menjatuhkan Otoritas Palestina.

Sayangnya, langkah sepihak tersebut akan bertentangan dengan Perjanjian Oslo 1993 dan melemahkan klaim Israel atas Palestina.

Seorang pejabat Israel yang berbicara secara anonim mengatakan Israel tidak akan membekukan transfer dana ke Palestina, suatu tindakan hukuman yang digunakan di masa lalu, melainkan mereka harus melunasi utang-utangnya.

"Kita bisa mengambil beberapa dari dana tersebut untuk melunasi utang akumulasi Otoritas Palestina. Tunggakan kepada Perusahaan Listrik Israel sebesar lebih dari 700 juta shekel (US$ 170 juta/€ 140 juta). Israel juga dapat mengurangi jumlah air pasokan karena kami selama ini menyediakan jauh lebih banyak pasokan air dari apa yang disepakati.

Sanksi yang diusulkan lainnya adalah kemungkinan pengurangan jumlah izin kerja bagi warga Palestina yang bekerja di Israel dan pemeriksaan ulang pengaturan perjalanan VIP untuk para pejabat senior Palestina di Tepi Barat.

Posted in: